JERMAN – Potensi bahaya pencemaran sampah plastik semakin mengkhawatirkan dan mengancam pelestarian lingkungan hidup generasi masa depan. Untuk itu, perlu penguatan kerjasama regional dan global atasi pencemaran laut oleh sampah plastik.
Ajakan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI, Luhut Binsar Pandjaitan, saat memberikan keynote speech pada G20 High Level Conference on Marine Litter.
Kehadiran Menko Luhut pada kegiatan tersebut merupakan salah satu agenda utama kunjungan kerja yang dilakukan di Bremen dan Hamburg pada tanggal 1 Juni 2017.
Menko Luhut didampingi oleh Konsul Jenderal RI Hamburg; Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Kemenko Maritim; Deputi IV Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim; Staf Khusus Menko Maritim; dan Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim.
Selain memberikan keynote speech pada G20 High Level Conference on Marine Litter, Luhut juga melakukan pertemuan bilateral dengan State Secretary Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit – BMUB (Kementerian Federal Jerman urusan Lingkungan, Perlindungan Alam, Konstruksi dan Keamanan Nuklir) di Bremen serta melakukan pertemuan dengan perusahaan Meyer Werft di Hamburg.
State Secretary BMUB, Gunther Adler, dalam summary pelaksanaan kegiatan 2 (dua) hari G20 High Level Conference on Marine Litter menyampaikan bahwa diperlukan intensifikasi awareness act untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku masyarakat dalam menekan tingkat pencemaran lautan oleh sampah plastik.
Selama proses pembahasan G20 High Level Conference on Marine Litter, negosiasi dan perumusan dokumen terkait pertemuan telah berjalan dengan intensif yang diharapkan nantinya dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam pembahasan langkah penanganan pemcemaran lautan oleh sampah plastik di masa depan.
Luhut, dalam keynote speech pelaksanaan G20 High Level Conference on Marine Litter, menyampaikan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan terletak diantara 2 samudra, Indonesia menjadi titik temu arus pergerakan berbagai material pencemar lautan, seperti sampah plastik, yang berasal dari berbagai negara.
Untuk itu, pencemaran lautan oleh sampah plastik membutuhkan solusi regional dan global mengingat sifat pergerakan material pencemar tersebut memiliki cakupan yang luas dan bersifat lintas negara serta tidak terbatas oleh wilayah negara tertentu. Di tingkat nasional, penanganan masalah pencemaran sampah plastik di laut menjadi salah satu program kerja Pemerintah RI.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui kerjasama dengan World Bank dan Denmark untuk melakukan joint survey di 15 kota di Indonesia untuk mengetahui tingkat dan sumber pencemaran sampah plastik di perairan Indonesia.
Saat ini Pemerintah RI sedang merumuskan Rencana Aksi Nasional (Renaksi) untuk memberantas pencemaran sampah plastik yang terdiri dari 5 (lima) pilar utama, yakni: perubahan perilaku; menekan pencemaran dari darat (land-based); menekan pencemaran dari laut (sea-based); menekan produksi dan penggunaan plastik; meningkatkan mekanisme pembiayaan, reformasi kebijakan dan penegakan hukum.
Diharapkan melalui implementasi Renaksi dimaksud nantinya, Indonesia mampu menekan tingkat pencemaran sampah plastik di laut sebesar 70% pada tahun 2025.
Setelah memberikan keynote speech G20 High Level Conference on Marine Litter, Luhut melakukan pertemuan bilateral dengan State Secretary BMUB, Gunther Adler. Dalam pertemuan bilateral tersebut, State Secretary menyatakan apresiasinya terhadap komitmen dan langkah konkrit yang telah dilakukan oleh Pemerintah RI dalam mengatasi masalah pencemaran plastik.
Secara khusus, State Secretary BMUB terkesan dengan pendekatan yang dijalankan Pemerintah RI dengan menekankan pentingnya perubahan perilaku dan menumbuhkan pemahaman bahaya pencemaran plastik dari usia dini melalui kampanye dan kurikulum di sekolah. Untuk itu, Pemerintah Federal Jerman siap berkolaborasi dengan Indonesia dalam upaya mengurangi pencemaran plastik di laut.
Menko Luhut menyambut baik tawaran kerjasama dimaksud dan menekankan kembali bahwa isu pencemaran laut oleh plastik merupakan permasalahan global dan membutuhkan koordinasi dan kerjasama yang erat oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, Pemerintah RI akan membahas lebih lanjut terkait lingkup kerjasama yang dapat dijalankan dengan Pemerintah RFJ.
Menko Luhut juga berkesempatan bertemu dengan Meyer Werft di Hamburg dalam rangka penjajakan kerjasama bidang industri maritim. Pertemuan dengan Meyer Werft berlangsung pada di atas kapal pesiar “Mein Shiff 6” milik TUI Cruises GmbH yang baru saja dibangun oleh perusahaan galangan kapal tersebut.
Pertemuan dengan Meyer Werft secara umum membahas tindak lanjut hasil kunjungan bilateral Presiden RI ke Berlin pada tahun 2016 yang tertuang dalam salah satu kesepakan Memorandum of Understanding (MoU). Salah satu tindak lanjut MoU tersebut adalah rencana dibuatnya desain kapal multipurpose yang sesuai dengan kebutuhan armada PT. Pelni.
Menko Luhut menyampaikan bahwa penguatan armada pengangkutan laut nasional menjadi agenda utama pembangunan infrastruktur maritim Indonesia saat ini. Pembuatan desain kapal multipurpose yang rencananya akan dirancang oleh Meyer Werft secara umum diharapkan sesuai dengan agenda pembangunan untuk mendukung pengembangan infrastruktur kawasan wisata maritim Indonesia.
Selain itu, Menko Maritim juga mengajak Meyer Werft untuk mengembangkan operasi bisnisnya di Indonesia dengan melakukan investasi fasilitas galangan kapal di Indonesia.
(EP) | Sumber: Kementerian Luar Negeri