Sekretaris Daerah Kota Bandung, Yossi Irianto, menegaskan bahwa mekanisme tata kelola sampah di Kota Bandung kini melalui swa kelola atas hasil kesepakatan dengan berbagai pihak.
"Akhirnya, semua pihak terkait kesepakatan (pengelolaan sampah, Red) menjadi mengerucut pada swa kelola, dengan penugasan sesuai Kepres nomor 54 tahun 2010 Pasal 26," kata Yossi usai rapat pembahasan mekanisme pembiayaan pengelolaan sampah Kota Bandung di Balai Kota, Selasa (14/2/2017)
Yossi juga menyebut bahwa segi pelaksanaan tetap berada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) bekerjasama dengan PD Kebersihan. "Jadi, dalam Perwal sudah berkaitan dengan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan tata kelola sampah dan kerjasama telah ada di klausul yang mengikat," ujarnya
Adapun terkait anggaran pengelolaan sampah, kata Yossi, senilai Rp 125 miliar per tahun, termasuk di dalamnya kekurangan yang Rp 12 miliar akibat kenaikan tipping fee yang dilimpahkan dari DLHK ke PD Pasar, serta DPRD juga sudah tahu," ucapnya.