Deputi I Menteri Koordinator Kemaritiman Arif Havas mengatakan masalah sampah plastik di laut berdampak pada tiga hal penting di sektor kelautan. Ketiganya adalah soal kesehatan laut, perikanan berkelanjutan, dan lingkungan secara umum.
"Kami sedang susun rencana aksi nasional soal ini dan diskusi sama World Bank untuk intervensi anggaran," ucap Havas saat ditemui di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta Pusat, Senin, 6 Februari 2017.
Menurut Havas, rencana aksi nasional ini akan dimulai tahun ini dan akan melibatkan sejumlah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Rencananya, pemerintah daerah di 15 kota akan dilibatkan dalam mengatasi limbah plastik di laut.
Havas berujar, 15 kota itu antara lain Jakarta, Surabaya, Makassar, Semarang, Medan, dan Batam. Havas menjelaskan, saat ini, tahapannya masih dilakukan studi di kota-kota tersebut. "Sedang kami rapatkan soal itu," tutur Havas.
Sedangkan kementerian dan lembaga yang akan terlibat antara lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan dilibatkan dalam urusan penanganan sampah di laut. "Karena juga mempengaruhi pola pikir orang," ucap Havas.
Salah satu solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah ini adalah waste to energy atau mengubah sampah menjadi energi. Jadi, ketika plastik di laut sudah diangkat, sampah jenis itu bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu hal yang berguna.
Lebih lanjut, Havas menuturkan akan ada kerja sama dengan negara lain yang memiliki masalah serupa, di antaranya Denmark, Australia, Belanda, dan Amerika Serikat. "Jadi kami bisa ada pertukaran informasi mengenai cara menghadapi ini."
Adapun Executive Director Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF) Widi A. Pratikto mengatakan, selama ini, belum ada aksentuasi masalah plastik di laut. Jadi memang perlu pembahasan mendalam soal penanganan masalah ini.
Widi menjelaskan, minggu depan, pihaknya akan bertemu kembali dengan Menteri Koordinator Kemaritiman untuk membahas secara detail masalah ini. "Di Indonesia, banyak dibahas bersama Australia, akan di-follow up kembali minggu depan," ucapnya.